Holding Perkebunan Nusantara Dorong Optimalisasi Aset, PTPN I Adaptif Hadapi Dinamika Perkembangan Kota Medan
MEDAN –
Sejarah panjang PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I), entitas di bawah Holding Perkebunan Nusantara PTPN III
(Persero), di wilayah Sumatera Utara menjadi cerminan bagaimana sektor
perkebunan berperan dalam membentuk wajah sosial-ekonomi dan tata ruang Kota
Medan. Kini, di tengah arus urbanisasi yang cepat, PTPN I terus beradaptasi dan
menyesuaikan strategi pengelolaan asetnya agar memberikan manfaat optimal bagi
masyarakat dan pembangunan daerah.
Guru Besar
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, Prof. Dr. Phil. Ichwan Azhari, menilai, dinamika tata ruang
wilayah akan selalu berbanding lurus dengan perubahan peradaban masyarakat.
Menurutnya, kawasan yang dulu menjadi lahan perkebunan kini telah menyatu
dengan perkembangan kota dan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi baru.
“Pada awalnya,
pusat peradaban Sumatera Timur itu ada di kawasan Deli Serdang dan Belawan. Namun,
Pemerintah Belanda kemudian mengembangkan pusat ekonomi baru di wilayah yang
sekarang disebut Medan. Jadi, perkembangan wilayah akan mengikuti dinamika
masyarakatnya. Kalau dulu lahan PTPN I di Deli Serdang terasa jauh, sekarang
sudah di dalam kawasan kota. Maka, alih fungsi lahan bukan hal mustahil, bahkan
menjadi kebutuhan jika maslahatnya lebih besar dari mudharatnya,” ujar Prof.
Ichwan.
Ia juga menyoroti
bahwa sejarah PTPN I tidak lepas dari jejak kolonialisme dan transformasi
sosial ekonomi yang panjang, terutama melalui komoditas Tembakau Deli, yang pada masa lampau menjadi primadona di pasar
Eropa.
“Sejarah
perkebunan di Sumatera Timur jauh lebih kompleks dari yang selama ini dipahami.
Tembakau sudah ada jauh sebelum Belanda datang. Namun, kolonialisme dan migrasi
besar-besaran tenaga kerja mengubah struktur sosial dan demografi daerah ini
secara drastis. Ironinya, suku Melayu sebagai pemilik tanah asli kini
kehilangan hutan komunalnya akibat rezim perkebunan yang terus berlanjut hingga
masa PTPN,” jelasnya.
Pandangan senada
disampaikan Prof. Dr. Fajar Pasaribu,
Guru Besar Ilmu Manajemen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ia
menjelaskan bahwa transformasi ekonomi dan tata ruang saling berkelindan.
“PTPN adalah
warisan kolonial yang kini perlu beradaptasi. Alih fungsi lahan merupakan
bagian dari kebijakan transformasi bisnis. Contohnya, pengembangan kawasan
perumahan seperti Citraland dari sisi ekonomi sangat positif karena
meningkatkan perekonomian lokal dan mendorong partisipasi masyarakat dalam
bisnis,” ujarnya.
Kepala Desa
Helvetia, H. Agus Salim, turut
menyampaikan bahwa perubahan peruntukan lahan PTPN I membawa dampak besar bagi
warganya.
“Dulu ketika masih
kebun, warga banyak yang bekerja serabutan. Sekarang setelah kawasan ini
berkembang jadi perumahan, banyak yang berdagang dan membuka usaha jasa. UMKM
tumbuh subur, dan kesejahteraan warga meningkat,” katanya.
Menurut Agus,
pergerakan ekonomi masyarakat kini jauh lebih dinamis. Muncul berbagai lapangan
kerja baru, baik di proyek perumahan maupun di sektor jasa pendukung. “Ada yang
jadi tukang bangunan, perawat rumah, petugas keamanan, dan pedagang. Semua ikut
bergerak,” tambahnya.
Sementara itu,
Ketua Paguyuban Puja Kesuma (Putra Jawa
Kelahiran Sumatera), Juryadi,
menekankan pentingnya sinergi antara perusahaan dan masyarakat. “PTPN I
sebaiknya terus memberi ruang bagi warga sekitar untuk berpartisipasi dalam
berbagai proyek pembangunan. Jangan sampai masyarakat hanya jadi penonton,
tetapi harus ikut merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Salah seorang
warga, Gunawan, yang kini
beralih profesi dari pekerja serabutan menjadi pedagang, mengaku perubahan
kawasan tersebut membawa keberkahan. “Alhamdulillah, sejak ada banyak proyek
dan aktivitas ekonomi, saya bisa buka usaha sendiri dan penghasilan lebih
stabil,” ungkapnya.
Para tokoh
masyarakat, akademisi, dan warga yang hadir dalam diskusi publik tersebut
sepakat bahwa transformasi aset PTPN I, meski berakar dari sejarah panjang
kolonialisme, kini membawa dampak sosial-ekonomi yang positif. Mereka berharap
sinergi antara PTPN I, pemerintah daerah, dan masyarakat terus diperkuat agar
setiap proses optimalisasi aset berjalan transparan, adil, dan berkelanjutan. “Transformasi
harus dijalankan dengan semangat keadilan dan keterbukaan, agar manfaatnya
benar-benar dirasakan oleh masyarakat sekitar perkebunan,” tutup Prof. Ichwan.
Keterangan Lebih Lanjut:
Holding Perkebunan Nusantara
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
Telp: +6221 29183300
Ponsel: +6281370835057
email : sekretariat@holding-perkebunan.com

Comments
Post a Comment